Friday, July 25, 2014
Breaking News

Kasus Korupsi Buku Ajar, BPKP Sidak Dua SD

REMBANG, MataAirRadio.net - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah sudah dua kali turun mengumpulkan bahan dan keterangan untuk melakukan perhitungan kerugian negara atas kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar SD dan SMP 2010 di Kabupaten Rembang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Rembang Ali Mukhtar kepada reporter MataAir Radio mengungkapkan, yang terkini, BPKP melakukan inspeksi mendadak ke dua sekolah dasar di Kecamatan Rembang, salah satunya ke SD Negeri Sumberjo pada Selasa (9/4) pagi.

Menurutnya, inspeksi mendadak tersebut sekaligus untuk mengumpulkan bukti dan keterangan mengenai efektifitas buku ajar yang proses pengadaannya dipersoalkan itu.

Namun, meski sudah beberapa kali turun lapangan untuk menghimpun bukti dan keterangan, Ali mengaku belum bisa memastikan, kapan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP atas kasus ini bisa diketahui.

Terkait masa penahanan terhadap Bambang Joko Mulyono yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tersebut, Ali menyatakan sudah kembali mengajukan perpanjangan penahanan kepada pihak Pengadilan Tipikor Semarang.

Sebelumnya, penahanan terhadap Bambang Joko telah diperpanjang dan akan habis masanya pada 16 April mendatang. Ali menjelaskan, perpanjangan penahanan kali ini adalah yang terakhir, karena masa penahanan seorang tersangka yang berkas perkaranya belum lengkap dibatasi 120 hari.

Pihak kejaksaan yakin, pada perpanjangan masa penahanan kali terakhir ini, berkas perkara kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar untuk SD dan SMP tahun 2010, sudah akan lengkap dan bisa dilimpahkan ke pengadilan tipikor.

Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Negeri Rembang tengah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar untuk SD dan SMP yang dibiayai dengan dana alokasi khusus atau DAK tahun 2010.

Oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang bernama Bambang Joko Mulyono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini dan telah ditahan sejak 16 Januari lalu. Bambang merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan buku ajar yang nilainya sebesar Rp5,3 miliar untuk SD dan Rp2,5 miliar untuk SMP.

Pihak Kejaksaan Negeri Rembang mengindikasikan adanya kerugian negara lebih dari Rp600 juta rupiah akibat pelaksanaan pengadaan buku ajar yang menyimpang dari ketentuan. Namun, besaran pastinya menanti perhitungan dari BPKP. (Pujianto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>