Thursday, April 24, 2014
Breaking News

Subkhan: Ongkos Lebih Nikah “Mbedhol” Bukan Gratifikasi

Ilustrasi

Ilustrasi

KRAGAN – MataAirRadio.net, Polemik biaya berlebih untuk nikah yang dikeluarkan oleh calon pengantin untuk pihak kantor urusan agama (KUA) kembali mencuat.

Itu setelah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, M Jasin, seperti diberitakan oleh berbagai media, mengungkapkan, penghulu atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), yang menerima upah di atas Rp30 ribu, sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, bisa dikategorikan sebagai gratifikasi.

Namun, pendapat berbeda justru diungkapkan oleh sejumlah PPN di Kabupaten Rembang. Muhammad Subkhan, Wakil Ketua KUA Kragan memaparkan, biaya selain Rp30 ribu yang diterima oleh PPN atau KUA atas pelaksanaan nikah, merupakan sesuatu yang wajar.

Hanya, dirinya tidak mau mengatakan, apakah biaya berlebih untuk nikah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Subkhan mengaku lebih senang menyebutnya sebagai bagian dari ungkapan rasa terima kasih dari calon pengantin kepada penghulu atau PPN.

Subkhan juga berpandangan, subtansi dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 adalah bahwa ketentuan menikah di luar balai nikah, termasuk biaya selain Rp30 ribu, adalah kesepakatan antara PPN dan calon pengantin. Ia bahkan menganalogikan hal itu dengan proses ekonomi, yang dalam beberapa bentuk diserahkan pada mekanisme pasar.

Wakil Ketua KUA Kragan ini juga berpandangan, sumber polemik ini sebenarnya menyangkut adat-istiadat yang berlaku di tengah masyarakat. Seperti kebanyakan masyarakat yang menganggap nikah merupakan suatu hal sakral, dan lebih baik dilaksanakan pada tempat-tempat tertentu, seperti kedimaan pribadi, bukan di kantor.

Selain itu, menurutnya perlu ada ketegasan dari pemerintah mengenai lokasi pernikahan. Jika pemerintah masih mempertahankan menikah boleh di luar balai nikah atas kesepakatan PPN dan calon mempelai, sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka perlu ada pertimbangan mengenai transportasi atau akmomodasi untuk PPN. Sebab, banyak di antara calon pengantin, yang rumahnya cukup jauh dari KUA.

Sebagaimana diketahui, hampir di semua daerah, calon pengantin lebih memilih menikah di rumah daripada di balai nikah, dengan mendatangkan PPN.

Hal itu oleh sebagian masyarakat disebut dengan istilah nikah “mbedol”. Konsekuensinya, umumnya calon mempelai atau keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan, selain biaya pencatatan nikah sebesar Rp30 ribu kepada PPN.

Berdasarkan penelusuran reporter MataAir Radio, besaran biaya tambahan itu pun bervariasi, mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung siapa yang melakukan nikah “mbedol”. (Ilyas Almustofa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>