Tuesday, September 16, 2014
Berita Terbaru
Home > Headline > Sekolah Dilarang Pungut Biaya Pendaftaran

Sekolah Dilarang Pungut Biaya Pendaftaran

Kepala Bidang Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Mardi saat ditemui suararembang, Senin (25/6). (Foto: Puji)

REMBANG - Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang melarang pihak sekolah memungut biaya pendaftaran kepada calon siswa baru saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP/SMA/SMK yang akan digelar serentak 27-29 Juni 2012.

Kepala Bidang Kurikulum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang, Mardi, Senin (25/6), menjelaskan pembebasan biaya pendaftaran bagi calon siswa baru tersebut ditempuh guna meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan dasar dan menengah.

“Kami sudah sampaikan kebijakan itu pada saat rapat koordinasi yang diikuti masing-masing Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kepala SMP/SMA/SMK pada Kamis (21/6) lalu di SMP 2 Rembang. Pada kesempatan itu kami juga mengundang perwakilan dari Kementerian Agama Rembang yang mengoordinasi PPDB di MTs/MA,” terang Mardi.

Ia juga menjelaskan, klaim pembiayaan atas pembebasan biaya pendaftaran tersebut akan diambilkan dari pos APBD Kabupaten Rembang tahun ini.
Namun klaim atas pembiayaan pembebasan biaya pendaftaran pada sekolah-sekolah negeri dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan rencana kerja anggaran (RKA) kepada Dinas Pendidikan setempat.

Sementara pada sekolah-sekolah swasta, klaim atas pembiayaan tersebut akan disalurkan melalui mekanisme hibah, terang Mardi.

“Kami berharap dengan langkah ini, angka partisipasi kasar pada pendidikan dasar dan menengah bisa mencapai 100 persen,” tegasnya.

Selain biaya pendaftaran, Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang juga melarang memungut biaya-biaya lainnya di luar ketentuan, seperti uang seragam.

“Sekolah memang kami larang untuk memasang rentetan biaya-biaya yang harus dikeluarkan calon siswa ketika melakukan daftar ulang. Bahkan, calon siswa yang tidak mampu dengan dibuktikan surat pendukung yang sah, agar dibebaskan dari biaya daftar ulang,” tegasnya lagi.

Mengenai seragam sekolah, pihaknya pun mengimbau agar sekolah tidak mewajibkan siswa membelinya dari sekolah. “Kalau koperasi sekolah mau menyediakan seragam, ya silakan. Namun siswa mesti juga diberi kebebasan untuk membeli seragam dari luar,” ujar dia.

Khusus seragam identitas sekolah, imbuh dia, sekolah bisa memusyawarahkannya dulu dengan orang tua/wali siswa. Sebagian besar sekolah di Rembang memang memiliki seragam khusus, terutama siswa SMK yang biasanya memiliki seragam saat berada di ruang praktikum.

“Soal seragam identitas, sekolah perlu mengomunikasikannya dengan pihak orang tua/wali siswa. Selagi setuju dan tidak ada yang diberatkan, saya pikir tidak menjadi soal,” imbuh dia. (Puji)

One comment

  1. ada penipuan yang terstruktur di smk bina kesehatan yang bersebelahan dengan rumah bupati, ketika sosialisasi dan brosur menyatakan tidak ada uang gedung dan praktek, tapi nyatanya setelah membayar 1,5 juta sekarang para murid diwajibkan membayar lagi 2.5 juta (1jt cash, selebihnya dicicil setahun)setelah lebaran. kalau dari awal dikasih tahu seperti ini saya yakin sekolahan ini tidak bakal dapat murid, para orangtua pasti memilih sekolah yang lebih bonafid dari pada sekolahan yang belum jelas kualitasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>