Tuesday, July 29, 2014
Breaking News

Ganjar Pranowo: Pengesahan RUU Desa Empat Bulan Lagi

Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Rembang

Ganjar Pranowo saat berkunjung ke Rembang

REMBANG – MataAirRadio.net, Gelombang aksi unjuk rasa mendesak pengesahan segera Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa yang digelar oleh paguyuban kepala desa atau kades dan perangkat desa belum akan terkabul hingga awal tahun depan.

Hal itu diungkapkan Anggota Pansus RUU Desa dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo kepada reporter MataAir Radio dalam sebuah wawancara, Jumat (14/12) malam.

Menurut Ganjar, pansus sudah melakukan percepatan dengan kecepatan pembahasan atas rancangan undang-undang tentang desa. Kendati demikian, pihaknya memproyeksikan pengesahan RUU ini masih membutuhkan waktu hingga setidaknya empat bulan ke depan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengungkapkan, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam meneliti pasal per pasal dalam RUU tersebut.

Misalnya terkait anggaran untuk desa, desakan mengangkat perangkat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, dan tuntutan perpanjangan masa jabatan. Ganjar menandaskan, sejauh ini, pihaknya melihat sisi “interest” atau keterpentingannya masih berasal dari aparatur desa, bukan dari desanya secara umum.

Ganjar Pranowo yang juga Sekretaris Fraksi PDIP ini juga mengatakan, khusus mengenai desakan mengangkat perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil, pemerintah memiliki banyak pertimbangan sebelum mengabulkannya.

Pertimbangannya, kata Ganjar, tentu terkait kemampuan keuangan pemerintah. Menurut politikus kelahiran Karanganyar 28 Oktober 1968 ini, inti masalahnya adalah bahwa perangkat desa memerlukan perbaikan kesejahteraan seperti adanya jaminan kesehatan dan perbaikan besarnya tunjangan.

Karena itu, menurut Ganjar, apabila kesejahteraan para aparatur desa itu diperbaiki, jika pun kemudian tuntutan mengangkat perangkat desa menjadi PNS belum bisa diluluskan, itu sudah cukup melegakan.

Ganjar Pranowo menambahkan, perlu ada semacam liaison officer (LO) atau penghubung khusus dari pihak paguyuban kades dan perangkat desa agar mereka bisa mengikuti secara kontinu perkembangan pembahasan RUU tentang Desa.

Pihaknya juga menyarankan pihak paguyuban kades dan perangkat desa untuk menggunakan teknolofi informasi seperti YM atau jejaring sosial untuk keperluan “update” perkembangan pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Ini juga penting agar mereka tidak ditunggangi pihak-pihak tertentu. (Pujianto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>