Thursday, July 24, 2014
Breaking News

Nelayan Rawan Terjerat Hukum Akibat Pelarangan BBM Subsidi

BBM Bersubsidi

Ilustrasi

REMBANG, MataAirRadio.net - Langkah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang melarang penjualan BBM subsidi ke kapal nelayan menuai protes dari HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Rembang. Sebab, selain merugikan, kebijakan ini juga dianggap rawan mengundang jerat hukum bagi nelayan.

Wakil Ketua HNSI Rembang Nur Wakhid kepada MataAir Radio mengatakan, pelarangan BBM subsidi bagi kapal nelayan yang berukuran 30 gross ton (GT) disikapi berbeda oleh kalangan nelayan. Ada yang menerima, namun sebagian besar menolaknya.

Namun menurut Wakhid, jika kebijakan itu dipaksakan, sebagian nelayan yang menolak, bisa saja menggunakan cara menyimpang untuk mendapat BBM bersubsidi karena harganya yang lebih murah. Sekali dua kali, modus tersebut mungkin tidak terendus. Namun, lama kelamaan, nelayan berpotensi ketahuan dan diseret ke meja hukum. Dia berharap, Pemerintah menganulir saja kebijakan tersebut.

Meski menolak penerapan kebijakan pelarangan BBM subsidi untuk kapal berukuran 30 GT, namun pihak HNSI Rembang belum melakukan upaya lebih serius, misalnya berkirim surat kepada Pemerintah. Nur Wakhid berdalih, tidak semua nelayan di Rembang terdampak kebijakan tersebut.

Menurutnya, mayoritas kapal nelayan di Kabupaten Rembang berbobot mati kurang dari 30 GT, terutama yang berada di wilayah timur Kabupaten Rembang. Dari ribuan kapal di Rembang, hanya nelayan di wilayah Kecamatan Rembang yang paling banyak memiliki kapal jenis cantrang berukuran 30 gross ton.

Nur Wakhid mengklaim, belum ada komplain secara langsung yang diterima pihaknya. Dia juga tidak bisa menyebutkan data jumlah kapal cantrang yang dimiliki nelayan Rembang. HNSI berdalih yang diurusi bukan kapal, melainkan nelayan atau anak buah kapal.

BPH Migas melalui surat yang ditandatangani Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Someng pada tanggal 15 Januari 2014 telah mengeluarkan perintah di antaranya kepada Pertamina, agar tidak menyalurkan dan tidak melayani penyaluran jenis BBM tertentu (BBM Bersubsidi) kepada konsumen pengguna usaha perikanan dengan ukuran kapal diatas 30 gross ton. (Pujianto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>