Wednesday, September 24, 2014
Berita Terbaru
Home > Headline > Sindrom Akhir Jabatan Picu LPj ADD Molor

Sindrom Akhir Jabatan Picu LPj ADD Molor

Ketua Satu Guyup Rukun Petinggi Dampo Awang (Guru Pendawa), Isa Ansori.

Ketua Satu Guyup Rukun Petinggi Dampo Awang (Guru Pendawa), Isa Ansori.

REMBANG, MataAirRadio.net - Laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) tahap kedua 2012 memang belum diserahkan oleh sekitar 160 desa di Kabupaten Rembang kepada Pemerintah Kabupaten setempat.

Namun, menurut Wakil Ketua Paguyuban Kepala Desa se-Kabupaten Rembang, Isa Anshori saat diwawancarai reporter MataAir Radio, Senin (4/3) pagi, belum diserahkannya LPj tersebut bukan sebagai bentuk protes kades, meski beberapa tahun belakangan pihak kepala desa kerap berselisih dengan pemerintah kabupaten, misalnya saja terkait tunjangan serta kisruh data raskin dan jamkesmas.

Isa menegaskan, belum dilaporkannya pelaksanaan ADD tahap kedua 2012 terjadi lantaran adanya kecenderungan sindrom akhir masa jabatan sejumlah kepala desa. Seperti diketahui, 251 kepala desa akan habis masa jabatannya pada tahun ini.

Kades Tlogomojo Kecamatan Rembang ini pun menyebut, ada beberapa kades yang akhir-akhir ini cenderung nglokro alias tidak cukup bergairah menjalankan roda pemerintahan.

Sementara itu, terkait dengan penyerapan alokasi dana desa untuk kegiatan fisik, Isa berpendapat, porsi 30 persen dari ADD tidaklah cukup untuk mendanai pembangunan infrastruktur di desa, sehingga perlu ditambah.

Porsi ideal ADD untuk kegiatan fisik, menurutnya, adalah 40 persen. Pertimbangan idealitas ini didasarkan pada besarnya alokasi dana desa yang masih terbatas, meski pada 2013, APBD sudah mengalokasi kenaikan ADD hingga Rp750 juta.

Secara khusus, Isa berpendapat, lantaran tingginya nilai APBD Kabupaten Rembang yang kini sudah lebih dari satu triliun rupiah, pihaknya berharap proyek yang tidak cukup bermanfaat agar dialihkan saja ke desa.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Pemerintah Kabupaten Rembang menyatakan, sedikitnya 160 desa masih belum menyampaikan laporan pelaksanaan alokasi dana desa tahap kedua 2012. Padahal, paling lambat, desa-desa ini sudah harus menyampaikan LPj ADD 2012 pada 31 Januari 2013.

Pihak Pemkab Rembang juga mengungkapkan, auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan sempat kaget mendapati kenyataan banyak desa yang menunggak ADD tahap kedua 2012. (Pujianto)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>