Saturday, August 30, 2014
Berita Terbaru
Home > Headline > BLSM Rawan Salah Sasaran

BLSM Rawan Salah Sasaran

Wacana Pemerintah Pusat untuk menggulirkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mendapat sorotan dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang. (Foto:iyaa.com)

Wacana Pemerintah Pusat untuk menggulirkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mendapat sorotan dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang. (Foto:iyaa.com)

REMBANG, MataAirRadio.net - Wacana Pemerintah Pusat untuk menggulirkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) mendapat sorotan dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Rembang. Penyaluran bantuan sebagai  kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu dinilai rawan salah sasaran.

Ketua Paguyuban Kepala Desa/Kelurahan se-Kecamatan Rembang (Pakkar), Kaseri kepada reporter MataAir Radio, Sabtu (18/5) pagi mengatakan, jika data calon penerima BLSM masih menggunakan hasil Pendataan Progam Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 dan belum ada verifikasi ulang, maka penyaluran bantuan tersebut bisa memicu konflik di kalangan masyarakat.

Pakkar pun berharap kepada pemerintah agar melakukan verifikasi ulang terhadap data PPLS 2011, sehingga jika nanti BLSM resmi digulirkan, maka warga penerima bantuan bisa tepat sasaran. Menurut Kaseri, data PPLS 2011 masih rancu, sebab saat pendataan pihak pemerintah desa tidak diajak berkoordinasi.

Sementara itu, Kepala Desa Kadiwono Kecamatan Bulu Ahmad Ridwan mengatakan, Pemerintah Desa tidak memiliki wewenang untuk memberikan dukungan wacana penyaluran BLSM, sebab progam tersebut merupakan kebijakan nasional dari Pemerintah Pusat.

Ridwan menyebutkan progam bantuan seperti ini selalu menjadi beban bagi perangkat desa, apalagi ketika terjadi salah sasaran. Pihaknya pun berharap kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Rembang agar meminimalisir terjadinya kesalahan data penerima bantuan.

Ia mengungkapkan, kabar terakhir terkait 15 warga miskin absolut yang sempat tidak mendapatkan bantuan Raskin dan Jamkesmas gara-gara tidak masuk pendataan, saat ini sudah mendapatkan hak mereka karena sudah ada verifikasi ulang setelah ada perintah langsung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Ridwan menambahkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, seharusnya setiap enam bulan sekali ada pembaruan basis data PPLS.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM menjadi Rp6.500 dari harga sebelumnya Rp4.500 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.000 per liter. Kebijakan ini merupakan salah satu langkah untuk menekan membengkaknya subsidi BBM khususnya premium.

Sementara atas kenaikan itu, Pemerintah mewacanakan BLSM yang dulu dikenal sebagai BLT. Namun mengenai besarnya kompensasi saat ini masih dalam proses pembahasan. (Afta Ahmad)

One comment

  1. kalau kita bilang pemerintah bodoh dan ceroboh gimana lha katanya mau bantu warga miskin faktanya yg dapat BLSM bukan warga miskin,kita berpikir ya ini pemerintahan yg amburadul ini bukti konkrit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*